Asia Law Archives. Menu. Home; Cambodia; China; Indonesia; Korea; Laos; Philippines; Singapore
asialawreport.com
Asia Law Archives. Menu. Home; Cambodia; China; Indonesia; Korea; Laos; Philippines; Singapore
Measures in Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act B.E. 2540 BHUMIBOL ADULYADEJ, REX. Given on the 14th Day of November B.E. 2540 (1997)
PERINDUSTRIAN Undang-undang Perindustrian Berdasarkan Tahun : 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
We offer quality printouts of the laws of Asian countries and send them by postal service anywhere in the world. UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN ...
Pasal I Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepidahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia. Pasal II Segala Badan Negara dan ...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/aturan-pera...
Pasal 4 (1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan ...
asialawreport.com/indonesia/uu-bank-indonesia/bab-ii-status...
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB XI AGAMA Pasal 29 (1) Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk ...
UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN Undang-undang Perdagangan Berdasarkan Tahun : 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 198 1982 1983 ...
UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan ...
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Civil Code) BUKU KETIGA - PERIKATAN Bab I Perikatan Pada Umumnya Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan Bab ...
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-perda...
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB V KENDARAAN Bagian Kedua Pengujian Kendaraan bermotor Pasal 13 (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan ...
asialawreport.com/indonesia/uu-lalu-lintas/bab-v-kendaraan-...
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB XIII PENDIDIKAN Pasal 31 (1) Tiap-tiap Warganegara berhak mendapat pengajaran (2) Pemerintah mengusahakan dan ...
UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA BAB II KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Pengadilan HAM merupakan pengadilan ...
asialawreport.com/indonesia/uu-pengadilan-hak-asasi-manusia...
Ayat (1) Kegiatan pembangunan lingkungan siap bangun yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah melalui konsolidasi tanah yang dilakukan secara bertahap merupakan ...
Undang-undang - Agraria Pasal 52 (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau ...
asialawreport.com/indonesia/uu-pokok-agraria/bab-ii-hak-hak...
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Bab I Ketentuan Umum Bab II Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Bab III Pencegahan Dan ...
asialawreport.com/indonesia/uu-keimigrasian-no-9-tahun-1992/
Undang-undang - Kuhap babXIV. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BAB XIV PENYIDIKAN. Bagian Kesatu Penyelidikan. Pasal 102 (1) Penyelidik yang mengetahui ...
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-acara...
UNDANG-UNDANG KEPAILITAN Undang-undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan Bab I Tentang Kepailitan Bagian 1 Pernyataan Pailit Bab IBagian 2 Akibat ...
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB V KENDARAAN Bagian Kelima Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Pasal 16 (1) Untuk keselamatan, keamanan, dan ...
asialawreport.com/indonesia/uu-lalu-lintas/bab-v-kendaraan-...
UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Dalam waktu selambat ...
asialawreport.com/indonesia/penyelenggaraan-negara/ketentua...
UUNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG BAB II LINGKUP RAHASIA DAGANG Pasal 2 Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode ...
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Civil Code) BUKU KESATU - ORANG Bab I Menikmati dan Kehilangan Hak-Hak Kewargaan Bab II Akta-akta Catatan Sipil Bab III Tempat ...
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-perda...
UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Bab I Ketentuan Umum Bab II Susunan Kepolisian Negara Republik ...
UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Pasal 71 Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati,melindungi, menegakkan, dan ...
asialawreport.com/indonesia/uu-hak-asasi-manusia/bab-v-kewa...
Sengketa mengenai pemanfaatan rumah yang dimaksud adalah yang terjadi selama masa berlakunya perjanjian antara pemilik dan penghuni rumah. Dengan diundangkannya ...
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB V KEMENTERIAN NEGARA Pasal 17 (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan ...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/kementerian...
Pasal 28 Terhadap luran Pembangunan Daerah (Ipeda), Pajak Kekayaan (PKk), Pajak Jalan, dan Pajak Rumah Tangga (PRT) yang terhutang untuk tahun pajak 1985 dan ...
asialawreport.com/indonesia/uu-pajak-bumi-dan-bangunan-no-1...
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEARSIPAN Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan Bab I Ketentuan Umum Bab II ...
UNDANG-UNDANG PERS Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Fungsi, Hak Kewajiban dan Peranan Pers Bab III ...
UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45 (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM ...
asialawreport.com/indonesia/uu-pengadilan-hak-asasi-manusia...
2
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB IV PRASARANA Bagian Pertama Jaringan Transportasi Jalan Pasal 6 (1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan ...
asialawreport.com/indonesia/uu-lalu-lintas/bab-iv-prasarana...
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN BAB VI BAGIAN 4 LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT Pasal 37 (1) Setiap pengusaha yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja atau lebih ...
asialawreport.com/indonesia/uu-ketenagakerjaan/bab-vi-bagia...
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB VI PEMERINTAH DAERAH Pasal 18 Pembagian Daerah atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/pemerintaha...
Asia Law Archives. Menu. Home; Cambodia; China; Indonesia; Korea; Laos; Philippines; Singapore
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-acara...
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang ...
PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR RI TAHUN 1945 BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha ...
asialawreport.com/indonesia/perubahan-kedua-uud-1945/bab-xi...
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN BAB VI HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA Bagian Kesatu Umum Pasal 24 (1) Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk ...
asialawreport.com/indonesia/uu-ketenagakerjaan/bab-vi-hubun...
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB XV BENDERA DAN BAHASA Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa ...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/bendera-dan...
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN BAB VI BAGIAN 5 KELIMA LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT Pasal 38 (1) Lembaga kerjasama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat ...
asialawreport.com/indonesia/uu-ketenagakerjaan/bab-vi-bagia...
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN BAB IV PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN Pasal 7 (1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, Pemerintah menyusun ...
asialawreport.com/indonesia/uu-ketenagakerjaan/bab-iv-peren...
Menimbang : a.bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari hak ...
asialawreport.com/indonesia/uu-partai-politik/undang-undang...
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja Bab I ...
asialawreport.com/indonesia/uu-ketentuan-ketentuan-pokok-me...
UNDANG-UNDANG KESEHATAN BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 71 (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta ...
asialawreport.com/indonesia/uu-kesehatan/bab-vii-peran-sert...
UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG Bagian Pertama Oligopoli Pasal 4 (1) Pelaku usaha ...
asialawreport.com/indonesia/larangan-praktek-monopoli-dan-p...
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEARSIPAN BAB III ORGANISASI KEARSIPAN Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas termaksud dalam pasal 5 Undang-undang ini ...
KUHP (Penal Code) Bab I Kejahatan terhadap keamanan negara Bab II Kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden Bab III Kejahatan-kejahatan ...
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-pidan...
UNDANG-UNDANG KESEHATAN BAB V UPAYA KESEHATAN Bagian Pertama Umum Pasal 10 Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya ...
asialawreport.com/indonesia/uu-kesehatan/bab-v-upaya-keseha...
UNDANG-UNDANG AGRARIA Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pertama Bab I Dasar-Dasar dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Bab II Hak ...
UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Bab I Ketentuan Umum Bab II Status, Tempat Kedudukan, dan ...
PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya ...
UNDANG-UNDANG KESEHATAN BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehtan yang optimal. Pasal 5 Setiap orang ...
asialawreport.com/indonesia/uu-kesehatan/bab-iii-hak-dan-ke...
UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Undang-undang ini mulai ...
asialawreport.com/indonesia/penyelenggaraan-negara/ketentua...
Undang-undang - UUD45. Pembukaan. Bab I Bentuk dan Kedaulatan. Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat
UNDANG-UNDANG KESEHATAN BAB V UPAYA KESEHATAN Bagian Kedelapan Pemberantasan Penyakit Pasal 28 (1) Pemberantasan penyakit diselenggarakan untuk menurunkan angka ...
asialawreport.com/indonesia/uu-kesehatan/bab-v-upaya-keseha...
KUHP (Penal Code) BUKU KESATU - ATURAN UMUM BAB IX ARTI BEBERAPA ISTILAH YANG DIPAKAI DALAM KITAB Pasal 86. Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan ...
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-pidan...
UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 11 (1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan ...
asialawreport.com/indonesia/rahasia-dagang/penyelesaian-sen...
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA BAB III PEMBINAAN KEAHLIAN DAN KEJURUAN Pasal 6 Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian ...
asialawreport.com/indonesia/uu-ketentuan-ketentuan-pokok-me...
UNDANG-UNDANG KESEHATAN BAB V UPAYA KESEHATAN Bagian Kelima Kesehatan Lingkungan Pasal 22 (1) Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas ...
asialawreport.com/indonesia/uu-kesehatan/bab-v-upaya-keseha...
Ayat (1) Dengan ketentuan ini, pada dasarnya badan usaha di bidang pembangunan perumahan dalam melakukan usahanya harus menjual kaveling beserta rumahnya. Ayat (2 ...
Undang-undang - Kuhap babXXII KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 285 Undang-undang ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara ...
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-acara...
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 19 (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-undang. (2) Dewan ...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/dewan-perwa...
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2 ...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/kesejahtera...
Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. ... Asia Law Archives
Pasal 21. (1) Sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor...
asialawreport.com/indonesia/uu-partai-politik/bab-ix-ketent...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 25. Film yang dimaksud meliputi film dan rekiame film, baik hasil produksi perusahaan pembuatan film dalam negeri maupun film impor. Pasal 26 Ayat (1) Ketentuan ini...
Pasal 12. (1) Keuangan Partai Politik diperoleh dari : a. iuran anggota; b. sumbangan; c. usaha lain yang sah. (3) Partai Politik menerima bantuan tahunan dari anggaran negara yang ditetapkan...
asialawreport.com/indonesia/uu-partai-politik/bab-vi-keuangan/
UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAB VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. Bagian Kelima Pembiayaan.
asialawreport.com/indonesia/larangan-praktek-monopoli-dan-p...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 4. Film sebagai produk seni dan budaya mempunyai peranan yang penting bagi pengembangan budaya bangsa; untuk itu, perlu terus dipelihara, dibina, dan dikembangkan...
UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA BAB X. Pasal 105. (1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku...
PASAL DEMI PASAL Pasal 32. Untuk dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan bagi masyarakat Indonesia, diperlukan izin dari departemen yang membidangi pembinaan perfilman.
PASAL DEMI PASAL. Pasal 12. Ayat (1) Sekalipun ketentuan ini tidak memberikan kesempatan kepada warga negara asing, tidak tertutup kemungkinan adanya kerjasama di bidang pembuatan film...
UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG. Bagian Ketiga Pembagian Wilayah. Pasal 9...
asialawreport.com/indonesia/larangan-praktek-monopoli-dan-p...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 19. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran ekspor film yang sudah lulus sensor, baik oleh perusahaan ekspor maupun oleh...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 38. Ayat (1) Sebagian urusan pemerintahan yang dapat diserahkan adalah terutama di bidang pembinaan dan perizinan untuk usaha perfilman tertentu, misalnya izin usaha...
UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA BAB IV KEWAJIBAN DASAR MANUSIA. Pasal 67. Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan...
asialawreport.com/indonesia/uu-hak-asasi-manusia/bab-iv-kew...
UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT. Pasal 100. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau...
asialawreport.com/indonesia/uu-hak-asasi-manusia/bab-viii-p...
PASAL DEMI PASAL Pasal 17. Pada dasarnya, usaha jasa teknik dilakukan oleh perusahaan jasa teknik, namun perusahaan pembuatan film dapat pula melakukan usaha jasa teknik untuk film...
Ayat 1. Mengingat bahwa penyiaran mempunyai peran strategis dalam upaya memperkuat dan rneningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 28. Ayat (1) Gedung yang dibangun untuk pertunjukan film lazim disebut gedung bioskop. Yang dimaksud dengan tempat adalah ruang yang bukan gedung, yang...
Ayat (1). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas hubungan status rumah dan tanah. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, dan ketenteraman baik dalam pembangunan rumah...
Bagian Pertama Sumber-sumber Penerimaan Daerah. Pasal 3. Sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi adalah : a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan: c...
asialawreport.com/indonesia/uu-perimbangan-keuangan/bab-iii...
UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAB XI KETENTUAN PENUTUP. Pasal 53. Undang-undang ini mulai berlaku...
asialawreport.com/indonesia/larangan-praktek-monopoli-dan-p...
UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN TAHUN 1995. Penetapan jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak No.148/M/SK/7/1995. Penetapan lingkup kewenangan daerah...
asialawreport.com/indonesia/perindustrian/1995-perindustrian/
Bagian Kedua Kode Etik Siaran. Pasal 53. 1. Penyelenggaraan penyiaran wjib menghormati dan menjunjung tinggi Kode Etik Siaran yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi lembaga penyiaran...
Pasal 36. Ketentuan ini dimaksudkan agar peristiwa penting yang bersifat khusus baik yang berlingkup nasional maupun internasional dapat diselenggarakan sebaik-baiknya untuk menjangkau seluruh...
Ayat 1. "Kerja sama" yang dimaksud dalam ayat ini bersifat mendasar, yang dapat menimbulkan pengaruh kait-mengait dengan kepentingan lainnya, dan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari...
Pasal 45. (1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan...
asialawreport.com/indonesia/uu-kesehatan/bab-v-upaya-keseha...
UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAB VIII SANKSI. Bagian Ketiga Pidana Tambahan. Pasal 49. Dengan menunjuk...
asialawreport.com/indonesia/larangan-praktek-monopoli-dan-p...
Pasal 23. Ketentuan ini dimaksudkan agar pembangunan perumahan dilakukan secara terkonsentrasi di dalam kawasan siap bangun atau di lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri sehingga...
Ayat (1). Undang-undang ini mengatur rumah dan perumahan, baik di dalam maupun di luar kawasan atau lingkungan permukiman, dan mencegah adanya anggapan bahwa tidak ada rumah dan...
Pasal 79. (2) Sebelum KPU terbentuk, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan Umum Anggota-anggota Badan...
asialawreport.com/indonesia/uu-pemilihan-umum-no-3-tahun-19...
UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG. Bagian Keempat Pemboikotan. Pasal 10.
asialawreport.com/indonesia/larangan-praktek-monopoli-dan-p...
Ayat (1). Pengendalian harga sewa oleh Pemerintah dimaksudkan agar dapat diwujudkan asas keterjangkauan. Di dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kemudahan adalah bantuan...
Ayat (1). Pemilikan rumah oleh bukan pemilik hak atas tanah, dengan persetujuan tertulis pemilik hak atas tanah, dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia. Pemilikan rumah oleh pemilik hak...
Pasal 31. Berbagai aspek yang terkait dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang wajib diperhatikan secara menyeluruh dan terpadu antara lain meliputi peningkatan jumlah penduduk dan...
Pasal 47. (1) Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan. (2) Pengobatan tradisional sebagaimana...
asialawreport.com/indonesia/uu-kesehatan/bab-v-upaya-keseha...
Bagian Keempat Penyimpanan Bahan Siaran. Pasal 58. 1. Lembaga penyiaran wajib menyimpan bahan siaran yang sudah disiarkan, baik berupa rekaman audio, rekaman video, gambar, maupun...
asialawreport.com/indonesia/uu-penyiaran/bab-vi-pembinaan-k...
UNDANG-UNDANG KESEHATAN BAB VI SUMBER DAYA KESEHATAN. Bagian Keenam Pengelolaan Kesehatan. Pasal 67. (1) Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pcmerintah...
asialawreport.com/indonesia/uu-kesehatan/bab-v-upaya-keseha...
UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAB VIII SANKSI. Bagian Kedua Pidana Pokok. Pasal 48. (1) Pelanggaran terhadap...
asialawreport.com/indonesia/larangan-praktek-monopoli-dan-p...
Pasal 32. (1) Pemberian suara merupakan hak warga negara yang berhak memilih. (3) Pendaftaran Pemilih di tempat yang ditentukan, dilakukan secara aktif oleh pemilih dengan menunjukkan Kartu...
asialawreport.com/indonesia/uu-pemilihan-umum-no-3-tahun-19...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 26. Ayat (1). Pelaksanaan ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungan yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat pengembangan sistem...
UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT. Bab I Ketentuan Umum. Bab II Asas Dan Tujuan. Bab III Organisasi Pengelolaan Zakat. Bab IV Pengumpulan Zakat. Bab V Pendayaagunaan Zakat. Bab VI...
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI. Pasal 18. (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi disalurkan...
asialawreport.com/indonesia/uu-perimbangan-keuangan/bab-iv-...
Pasal 24. Kewajiban seperti ini dimaksudkan agar badan usaha di bidang pembangunan perumahan dalam melaksanakan pembangunan lingkungan siap bangun berdasarkan urutan tahapan yang telah...
UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA BAB III PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA. Bagian Keempat Hapusnya Jaminan Fidusia. Pasal 25.
asialawreport.com/indonesia/jaminan-fidusia/bab-iii-hapusnya/
PASAL DEMI PASAL. Pasal 24. Ayat (1). Pengikutsertaan subpenyedia jasa dibatasi oleb adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak...
UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG. Bagian Kedua Penetapan Harga. Pasal 5...
asialawreport.com/indonesia/larangan-praktek-monopoli-dan-p...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 18. Ayat (1). Huruf a. Cukup jelas. Huruf b. Cukup jelas. Ayat (2). Yang dimaksud dengan "prinsip keahlian dalam menyusun dokumen penawaran" adalah dengan...
UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999...
Pasal 22. Ayat (1). Agar masyarakat pemilik tanah terdorong dan bersedia menjalankan konsolidasi tanah, Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa pembangunan jaringan prasarana lingkungan...
Pasal 28. Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut warga Negara yang pada waktu pemungutan suara untuk Pemilihan Umum sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah...
asialawreport.com/indonesia/uu-pemilihan-umum-no-3-tahun-19...
Pasal 8. Kewajiban ini ditekankan untuk mewujudkan pemanfaatan rumah sesuai dengan fungsinya yang utama sebagai tempat tinggal atau hunian dan pembinaan keluarga dan tidak untuk keperluan...
UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAB X KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 52. (1) Sejak berlakunya undang-undang ini...
asialawreport.com/indonesia/larangan-praktek-monopoli-dan-p...
Pasal 3. Asas manfaat memberikan landasan agar pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman yang menggunakan berbagai sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 21. Ayat (1). Pada dasarnya sub penyedia jasa adalah penyedia jasa. Oleh karena itu sebagaimana perlakuan terhadap penyedia jasa yang berfungsi sebagai penyedia jasa...
Pasal 5. Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi...
asialawreport.com/indonesia/uu-penyiaran/bab-ii-cara-pember...
UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BAB VIII SANKSI. Bagian Pertama Tindakan Administratif. Pasal 47. (1) Komisi...
asialawreport.com/indonesia/larangan-praktek-monopoli-dan-p...
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Pasal 16. (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengnan Undang-undang. (2) Dewan...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/dewan-perti...
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB X WARGANEGARA. Pasal 26. (1) Yang menjadi Warganegara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/warganegara/
Bagian 6 Penomoran. Pasal 23. (1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran. (2) Sistem penomoran sebagaimana...
asialawreport.com/indonesia/uu-telekomunikasi/bab-iv-penyel...
Bagian Ketiga Larangan Praktek Monopoli. Pasal 10 (1) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan...
asialawreport.com/indonesia/uu-telekomunikasi/bab-iv-penyel...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 33. Ayat (1). Wakil instansi Pemerintah yang duduk dalam lembaga adalah yang ditunjuk oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan di bidang jasa konstruksi.
asialawreport.com/indonesia/uu-jasa-konstruksi/pasal-33-pas...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 37. Ayat (1). Ketentuan pada ayat ini untuk mempertegas bahwa sengketa jasa konstruksi dapat terjadi pada kegiatan para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia...
Pasal 38. Penerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memenuhi ketentuan Undang-undang ini. Pasal 39. Jika kewajiban...
asialawreport.com/indonesia/uu-perumahan/bab-viii-ketentuan...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 19. Bila jaringan telekomunikasi terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa yang sama, maka pengguna jaringan tersebut harus dijamin...
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB V KENDARAAN. Bagian Keempat Bengkel Umum Kendaraan Bermotor. Pasal 15. (1) Agar kendaraan bermotor tetap memenuhi...
asialawreport.com/indonesia/uu-lalu-lintas/bab-v-kendaraan-...
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB X DAMPAK LINGKUNGAN. Pasal 50. (1) Untuk mencegah pencemaran udara dan kebiasaan suara kendaraan bermotor yang dapat...
asialawreport.com/indonesia/uu-lalu-lintas/bab-x-dampak-lin...
UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN BAB VII PENYIDIKAN Pasal 47. (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen...
asialawreport.com/indonesia/uu-keimigrasian-no-9-tahun-1992...
Pasal 103. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor...
asialawreport.com/indonesia/uu-narkotika-no-22-tahun-1997/b...
Pasal 2. (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/majelis-per...
UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH BAB V BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH. Bagian Ketiga Sekretariat DPRD. Pasal 29. (1) Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam...
asialawreport.com/indonesia/uu-pemerintahan-daerah/bab-v-ba...
UNDANG-UNDANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN. Pasal 35. Setiap perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat...
asialawreport.com/indonesia/uu-serikat-pekerjaserikat-buruh...
Bagian Ketujuh. Hak Siar. Pasal 38. 1. Lembaga penyiaran wajib memiliki hak siar untuk mata acara yang disiarkan. 2. Kepemilikan hak siar harus dicantumkan secara jelas dalam penjelasan mata acara.
asialawreport.com/indonesia/uu-penyiaran/bab-iv-pelaksanaan...
UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS Undang-undang No.1 Tahun 1995 Mengenai Perseroan Terbatas. Bab I Ketentuan Umum. Bab II Pendirian, Anggaran Dasar, Pendaftaran dan...
3
UNDANG-UNDANG KEPAILITAN BAB II BAGIAN 3 KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP Pasal 278 Kecuali bila ditentukan sebaliknya, dan dengan tidak mengurangi kemungkinan pengajuan ...
asialawreport.com/indonesia/kepailitan/ketentuan-ketentuan-...
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA Pasal 12 Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk: a.
asialawreport.com/indonesia/uu-keselamatan-kerja/bab-viii-k...
Pasal 7 Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pasal 8 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia ...
asialawreport.com/indonesia/uu-bank-indonesia/bab-iii-tujua...
penataan kembali (restructuring) pt. boma bisma indra menteri perindustrian bentuk: surat keputusan (sk) oleh: menteri perindustrian (menperin) nomor: 122/m/sk/7/1979 ...
asialawreport.com/indonesia/perindustrian/1979-perindustria...
UNDANG-UNDANG PSIKOTROPIKA Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup dan Tujuan Bab III ...
asialawreport.com/indonesia/uu-psikotropika-no-5-tahun-1997/
UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 35 Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan ...
asialawreport.com/indonesia/jaminan-fidusia/bab-vi-ketentua...
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten Pasal I Bab 11 Hak Menggugat Pasal II Pasal III
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Civil Code) BUKU KEEMPAT - PEMBUKTIAN DAN LEWAT WAKTU Bab I Pembuktian Pada Umumnya Bab II Pembuktian Dengan Tulisan Bab III ...
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-perda...
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Dasar perkawinan Bab II Syarat-syarat perkawinan Bab III ...
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB XII PERTAHANAN NEGARA Pasal 30 (1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara (2 ...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/pertahanan-...
UNDANG-UNDANG AGRARIA A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ...
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila ...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/hal-keuangan/
Pasal 5 (1) Tujuan umum Partai Politik adalah : a. Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; b.
asialawreport.com/indonesia/uu-partai-politik/bab-iii-tujuan/
Buku Kesatu - Aturan Umum Buku Kedua - Kejahatan Buku Ketiga - Pelanggaran
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-pidan...
Pasal 1 (1) Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela ...
asialawreport.com/indonesia/uu-partai-politik/bab-i-ketentu...
UNDANG-UNDANG KESEHATAN BAB VI SUMBER DAYA KESEHATAN Bagian Ketujuh Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pasal 69 (1) Penelitian dan pengembangan kesehatan ...
asialawreport.com/indonesia/uu-kesehatan/bab-vi-sumber-daya...
UNDANG-UNDANG PSIKOTROPIKA BAB III PRODUKSI Pasal 5 Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan ...
asialawreport.com/indonesia/uu-psikotropika-no-5-tahun-1997...
UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Bab I Ketentuan Umum Bab II ...
asialawreport.com/indonesia/uu-pengadilan-hak-asasi-manusia/
UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya ...
Undang-undang - Kuhap babX bagian4 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI Bagian Keempat Mahkamah Agung Pasal 88 Mahkamah ...
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-acara...
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37 (1) Untuk mengubag Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada ...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/perubahan-u...
UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Bab I Bab II Asas-asas dasar Bab III HAM dan kebebasan dasar manusia ...
Undang-undang - Kuhap babX bagian3. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI. Bagian Ketiga Pengadilan Tinggi
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-acara...
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN BAB XIV PENYERAHAN URUSAN Pasal 168 (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah ...
asialawreport.com/indonesia/uu-ketenagakerjaan/bab-xiv-peny...
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuahMahkamah Agung dan lain-lain Badan ...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/kekuasaan-k...
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 2 Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 ...
asialawreport.com/indonesia/uu-ketenagakerjaan/bab-ii-landa...
UNDANG-UNDANG KETRANSMIGRASIAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan ...
asialawreport.com/indonesia/uu-keimigrasian/bab-i-ketentuan...
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN BAB XIII PENGAWASAN Pasal 166 Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang dilakukan masyarakat ...
asialawreport.com/indonesia/uu-ketenagakerjaan/bab-xiii-pen...
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Presiden Republik Indonesia. Bab I ketentuan Umum. Bab II Pembuatan Perjanjian Internasional. Bab III...
UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH BAB XI DESA. Bagian Keenam Kerja Sama Antardesa. Pasal 109. (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan Desa...
asialawreport.com/indonesia/uu-pemerintahan-daerah/bab-xi-b...
Pasal 2. (1) Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom. (2) Daerah Provinsi berkedudukan juga sebagai...
asialawreport.com/indonesia/uu-pemerintahan-daerah/bab-ii-p...
Undang-undang - Kuhap babXVIII bagian1. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BAB XVIII UPAYA HUKUM LUAR BIASA. Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan...
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-acara...
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. Undang-undang Republik...
asialawreport.com/indonesia/uu-pajak-bumi-dan-bangunan-no-1...
UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN BAB II KEAMANAN PANGAN. Bagian Kedua Bahan Tambahan Pangan. (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang...
asialawreport.com/indonesia/pangan/bab-ii-bahan-tambahan-pa...
Pasal 36. Menteri melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi. Pasal 37. Menteri berwenang mengambil tindakan administratif...
asialawreport.com/indonesia/uu-keimigrasian/bab-xi-pengawas...
Pasal 26. 1. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta insstansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling...
asialawreport.com/indonesia/uu-kepolisian/bab-v-hubungan-da...
Pasal 66. (1) Penetapan hasil penghitungan suara untuk Anggota DPRD II dilakukan oleh PPD II. (2) Penetapan hasil penghitungan suara untuk Anggota DPRD I dilakukan oleh PPD I. (3) Penetapan...
asialawreport.com/indonesia/uu-pemilihan-umum-no-3-tahun-19...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 31. Ayat (1) Untuk keperluan pertahanan keamanan negara, fasilitas telekomunikasi yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya dapat dimanfaatkan.
PASAL DEMI PASAL. Pasal 12. Ayat (1) Yang dimaksud dengan memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah adalah kemudahan yang diberikan...
UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH BAB XI DESA. Bagian Keempat Lembaga Lain. Pasal 106 Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan...
asialawreport.com/indonesia/uu-pemerintahan-daerah/bab-xi-b...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 29. Ayat (1) Larangan bagi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya dimaksudkan untuk memberikan...
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB IV PRASARANA. Bagian Ketiga Terminal. Pasal 9. (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk...
asialawreport.com/indonesia/uu-lalu-lintas/bab-iv-prasarana...
Pasal 38. (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara : a. orang perseorangan; b. kelompok orang dengan...
asialawreport.com/indonesia/uu-jasa-konstruksi/bab-ix-penye...
BAB I KETENTUAN UMUM. Bagian Kedua Asas dan Tujuan. Pasal 2. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.
Pasal 57. (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
asialawreport.com/indonesia/uu-narkotika-no-22-tahun-1997/b...
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAB XIII BAGIAN PERTAMA - SANKSI. Pasal60. (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap...
asialawreport.com/indonesia/uu-perlindungan-konsumen-nomor-...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 13. Yang dimaksud dengan perseorangan adalah orang seorang dan/atau badan hukum yang secara langsung menguasai, memiliki, dan/atau menggunakan tanah dan/atau...
asialawreport.com/indonesia/uu-telekomunikasi/pasal-13-pasa...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 17. Ayat (1). Kewenangan dan tanggung jawab sehubungan dengan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, mengacu pada peraturan...
asialawreport.com/indonesia/uu-perimbangan-keuangan/pasal-17/
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA BAB V PEMBINAAN. Pasal 9. (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : a. Kondisi-kondisi dan...
asialawreport.com/indonesia/uu-keselamatan-kerja/bab-v-pemb...
Pasal 36. (1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. (2) Penyelesaian...
asialawreport.com/indonesia/uu-jasa-konstruksi/bab-ix-penye...
BAB IV PERENCANAAN KEHUTANAN. Bagian Kedua Inventarisasi Hutan. Pasal 13. 1. Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya...
Pasal 45. Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33...
asialawreport.com/indonesia/uu-telekomunikasi/bab-vi-sanksi...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 10. Ayat (1) Pasal ini dimaksudkan agar terjadi kompetisi yang sehat antarpenyelenggara telekomunikasi dalam melakukan kegiatannya. Peraturan perundang-undangan...
UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Bab I Ketentuan Umum. Bab II Lingkup Rahasia Dagang.
UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN BAB II KEAMANAN PANGAN. Bagian Ketiga Rekayasa Genetika dan Iradasi Pangan. Pasal 13. (1) Setiap orang yang memproduksi pangan atau...
asialawreport.com/indonesia/pangan/rekayasa-genetika-dan-ir...
UNDANG-UNDANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA. UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1964. TENTANG. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN...
asialawreport.com/indonesia/uu-pemutusan-hubungan-kerja/pre...
Pasal 42. Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang di bawah pemantauan Pemerintah. Pasal 43.
asialawreport.com/indonesia/uu-psikotropika-no-5-tahun-1997...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 21. Penghentian kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini...
asialawreport.com/indonesia/uu-telekomunikasi/pasal-21-pasa...
Pasal 2. (1) Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika. (2) Narkotika sebagaimana...
asialawreport.com/indonesia/uu-narkotika-no-22-tahun-1997/b...
UNDANG-UNDANG NARKOTIKA. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Bab I Ketentuan Umum. Bab II Ruang Lingkup dan Tujuan. Bab III Pengadaan. Bab IV...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 8. a. Fungsi perizinan yang mempunyai fungsi publik, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan jasa konstruksi. b. Standar klasifikasi dan...
UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. Pasal 112. (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah.
asialawreport.com/indonesia/uu-pemerintahan-daerah/bab-xii-...
BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN. Bagian Ketiga Pendidikan Dan Latihan Kehutanan. Pasal 55. 1. Pendidikan dan latihan...
asialawreport.com/indonesia/kehutanan/ketiga-pendidikan-dan...
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB VIII ANGKUTAN. Bagian Kedua Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum. Pasal 36. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan...
asialawreport.com/indonesia/uu-lalu-lintas/bab-viii-angkuta...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 16. Ayat (1) Kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) merupakan kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan...
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 11/MPP/SK/I/1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG...
asialawreport.com/indonesia/perdagangan/perdagangan-1996/pe...
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 18. Suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabila salah satu butir dalam pasal ini sudah terjadi. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian...
asialawreport.com/indonesia/uu-perjanjian-internasional/pas...
BAB XI GUGATAN PERWAKILAN. Pasal 71. 1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan...
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA BAB VII KETENTUAN PENUTUP. Pasal 17. (1) Pelaksanaan Ketentuan tersebut pada pasal-pasal...
asialawreport.com/indonesia/uu-ketentuan-ketentuan-pokok-me...
UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN BAB III MUTU DAN GIZI PANGAN. Bagian Kedua Gizi Pangan. Pasal 27. (1) Pemerintah menetapkan dan neyelenggarakan kebijakan di bidang gizi bagi...
UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 8. (1) Peran...
asialawreport.com/indonesia/penyelenggaraan-negara/peran-se...
UNDANG-UNDANG DOKUMEN PERUSAHAAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 23. Buku, surat, catatan, dan neraca yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum...
asialawreport.com/indonesia/kehutanan/dokumen-perusahaan/ke...
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT. Pasal 44. (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan...
asialawreport.com/indonesia/uu-perlindungan-konsumen-nomor-...
PASAL DEMI PASAL. Pasal 35. Ayat (1) Yang dimaksud dengan wilayah perairan Indonesia adalah wilayah laut teritorial termasuk perairan dalam. Dengan demikian, pengertian ini menjangkau...
4
Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab I Ketentuan Umum Bab II Tindak Pidana Korupsi Bab III Tindak Pidana Lain Bab IV ...
BAB II DASAR-DASAR PEMBIAYAAN PEMERINTAHAN DAERAH. Pasal 2 (1) Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dibiayai atas beban APBD.
asialawreport.com/indonesia/uu-perimbangan-keuangan/bab-ii-...
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB VI PENGEMUDI Bagian Kedua Pergantian Pengemudi Pasal 20 (1) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan di ...
asialawreport.com/indonesia/uu-lalu-lintas/bab-vi-pengemudi...
UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III ...
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I Ketentuan Umum Bab II ...
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum Pasal ...
asialawreport.com/indonesia/perubahan-uu-pemilihan-umum-no-4/
UNDANG-UNDANG DASAR RI TAHUN 1945 Berdasarkan pasal 37 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ...
Pasal 18 (1) Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya ...
asialawreport.com/indonesia/uu-pajak-bumi-dan-bangunan-no-1...
Pasal 3 Asas-asas urnum penyelenggaraan negara meliputi : 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas ...
asialawreport.com/indonesia/penyelenggaraan-negara/asas-umum/
undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme bab ii penyelenggara negara pasal 2 penyelenggara negara ...
asialawreport.com/indonesia/penyelenggaraan-negara/bab-ii-p...
UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN BAB IV KEBERADAAN ORANG ASING DI WILAYAH INDONESIA Pasal 24 (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin ...
asialawreport.com/indonesia/uu-keimigrasian-no-9-tahun-1992...
PERUBAHANKEDUA UNDANG-UNDANG DASAR RI TAHUN 1945 BABXV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN Pasal 36A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila ...
asialawreport.com/indonesia/perubahan-kedua-uud-1945/babxv-...
UNDANG-UNDANG KESEHATAN BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan yang berrdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ...
asialawreport.com/indonesia/uu-kesehatan/bab-ii-asas-dan-tu...
UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini Yang ...
asialawreport.com/indonesia/penyelenggaraan-negara/bab-i-ke...
UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Dengan berlakuknya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik ...
asialawreport.com/indonesia/uu-kepolisian/bab-vii-ketentuan...
UNDANG-UNDANG KEPAILITAN BAB I KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL Pasal 202 Para kreditur yang setelah diadakan pernyataan pailit telah mengambil pelunasan ...
asialawreport.com/indonesia/kepailitan/ketentuan-ketentuan-...
perubahan daftar golongan barang-barang ekspor bentuk: keputusan (kep) oleh: menteri perdagangan (mendag) nomor: 127/sk/ix/1966 tanggal: 3 oktober 1966 (jakarta ...
asialawreport.com/indonesia/perdagangan/perdagangan1966/per...
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEARSIPAN BAB II TUGAS PEMERINTAH Pasal 4 (1) Arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-undang ini ...
(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-undang ...
asialawreport.com/indonesia/undang-undang-uud45/aturan-tamb...
UNDANG-UNDANG AGRARIA Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelanggarakan perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini akan diatur tersendiri.
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB IV PRASARANA Bagian Kedua Kelas Jalan dan Penggunaan Jalan Pasal 7 (1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan ...
asialawreport.com/indonesia/uu-lalu-lintas/bab-iv-prasarana...
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan ...
asialawreport.com/indonesia/uu-lalu-lintas/bab-ii-asas-dan-...
BAB V PENGELOLAAN HUTAN Bagian Kedua Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Pasal 22 1. Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang ...
asialawreport.com/indonesia/kehutanan/tata-hutan-dan-penyus...
Undang-undang - Kuhap babXVI bagian6 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BAB XVI PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat Paragraf ...
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-acara...
PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR RI TAHUN 1945 Berdasarkan pasal 37 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat ...
UNDANG-UNDANG KESEHATAN BAB V UPAYA KESEHATAN Bagian Keempat Pengamanan Makanan dan Minuman Pasal 21 (1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk ...
asialawreport.com/indonesia/uu-kesehatan/bab-v-upaya-keseha...
UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 61 (1) Dalam hal terjadi keadaan kekurangan pangan yang sangat mendesak, Pemerintah dapat ...
asialawreport.com/indonesia/pangan/bab-xii-ketentuan-lain-l...
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB XIV KETENTUAN LAIN Pasal 71 Dengan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut dengan ketentuan-ketentuan mengenai: 1 ...
asialawreport.com/indonesia/uu-lalu-lintas/bab-xiv-ketentua...
UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan ...
asialawreport.com/indonesia/jaminan-fidusia/bab-ii-ruang-li...
UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA.
asialawreport.com/indonesia/penyelenggaraan-negara/hak-dan-...
BAB XIII PENYIDIKAN. Pasal 77. 1. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan...
UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH BAB V BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH. Bagian Kesepuluh Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
asialawreport.com/indonesia/uu-pemerintahan-daerah/bab-v-ba...
Undang-undang - Perlindungan Konsumen - Bab III - Bagian 3 - Pertama Hak Dan Kewajiban. Pasal 4. Hak Konsumen adalah. a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam...
UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 16. (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di...
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Civil Code) BUKU KEDUA-BENDA BAB XVIII HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS 1126. Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada...
asialawreport.com/indonesia/kitab-undang-undang-hukum-perda...
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN BAB VI BAGIAN 7 KETUJUH KESEPAKATAN KERJA BERSAMA. Pasal 48. (1) Kesepakatan kerja bersama disusun oleh pengusaha dan serikat pekerja...
asialawreport.com/indonesia/uu-ketenagakerjaan/bab-vi-bagia...
Pasal 161. (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan...
asialawreport.com/indonesia/uu-ketenagakerjaan/bab-xii-pemb...