The High Court of Australia is seen in Canberra on Thursday, Feb. 4, 2016. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING

Bab VII Ketahanan Pangan

UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN
BAB VII
KETEHANAN PANGAN

Pasal 45

(1) Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan.

(2) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan tethadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pasal 46

Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pemierintah :

a. menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan nasional;

b. menyelenggarakan, mengatur, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan dalam rangka penyediaan, pengadaan, dan atau penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok;

c. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional dan penganekaragaman pangan;

d. mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat, dan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan.

Pasal 47

(1) Cadangan pangan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri atas :

a. cadangan pangan Pemerintah;

(2) Cadangan pangan Pemerintah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan ketersediaan pangan, serta dengan mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan dan atau keadaan darurat.

(3) Dalam upaya mewujudkan cadangan pangan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah :

a. mengembangkan, membina, dan atau membantu penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat dan Pemerintah di tingkat pedesaan, perkotaan, propinsi dan nasional;

b. mengembangkan, menunjang, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peran koperasi dan swasta dalam mewujudkan cadangan pangan setempat dan atau nasional;

Pasal 48

Untuk mencegah dan atau menanggulangi gejolak harga pangan tertentu yang dapat merugikan ketahanan pangan, Pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mengendalikan harga pangan tersebut.

Pasal 49

(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan yang meliputi upaya :

a. pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, terutama usaha kecil;

b. untuk mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan usaha kecil, penyuluhan di bidang pangan, serta penganekaragaman pangan;

c. untuk mendorong dan mengarahkan peran serta asosiasi dan organisasi profesi di bidang pangan;

d. untuk mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan atau pengembangan teknologi di bidang pangan;

e. penyebarluasan pengetahuan dan penyuluhan di bidang pangan;

f. pembinaan kerjasama internasional di bidang pangan, sesuai dengan kepentingan nasional;

g. untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan penganekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat serta pemantapan mutu pangan tradisional.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.