Perdagangan 1996

UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN TAHUN 1996

Ketentuan kuota ekspor tekstil dan produk tekstil Nomor 06/MPP/SK/I/1996

Ketentuan umum di bidang ekspor Nomor 10/MPP/SK/I/1996

Standarisasi, sertifikasi,akreditasi dan pengawasan mutu produk dilingkungan departemen perindustrian dan perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 Kegiatan perusahaan penanaman modal asing di bidang ekspor Nomor 11/MPP/SK/I/1996

Pelaksanaan tata niaga cengkeh Nomor 114/MPP/Kep/5/1996

Harga pembelian cengkeh dari petani, harga pembelian cengkeh dari KUD dan harga penyerahan cengkeh BPPC Nomor 115/MPP/Kep/5/1996

Badan cengkeh nasional Nomor 116/MPP/Kep/5/1996

Penunjukan pelaksana pemantauan ekspor tekstil dan produk tekstil yang dikenakan kuota Nomor 12/MPP/SK/I/1996

Penyempurnaan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 17/MPP/SK/I/1996 tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat Nomor 120/MPP/Kep/5/1996

Penyempurnaan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 18/MPP/SK/I/1996 tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE) Nomor 121/MPP/Kep/5/1996

Ketentuan umum di bidang ekspor Nomor 124/MPP/Kep/5/1996

Ketentuan umum di bidang impor Nomor 125/MPP/Kep/5/1996

Ketentuan umum di bidang impor menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia Nomor 13/MPP/SK/I/1996

Pedoman teknis pelaksanaan sebagian urusan perindustrian dan perdagangan yang diserahkan kepada 26 (dua puluh enam) daerah tingkat II percontohan Nomor 147/MPP/Kep/6/1996

Prosedur impor limbah Nomor 15/MPP/SK/I/1996

Kegiatan impor oleh perusahaan penanaman modal asing ke kawasan berikat (KB) dan/atau entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE) Nomor 16/MPP/SK/I/1996

Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat Nomor 17/MPP/SK/I/1996

Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE) Nomor 18/MPP/SK/I/1996

Penetapan jenis-jenis industri dalam pembinaan masing-masing direktorat jenderal dan kewenangan pemberian izin usaha industri dan izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri di lingkungan departemen perindustrian dan perdagangan Nomor 30/MPP/SK/2/1996

Pengadaan dan penyaluran pupuk untuk sektor pertanian Nomor 38/MPP/Kep/3/1996

Penyempurnaan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 11/MPP/SK/I/1996 tentang kegiatan perusahaan penanaman modal asing dibidang ekspor Nomor 62/MPP/Kep/3/1996

Pembebasan tata niaga impor bungkil kacang kedelai Nomor 67/MPP/Kep/3/1996

Ketentuan pembagian kuota ekspor moniak (ubi kayu) ke negara masyarakat eropa (ME) tahun 1996 Nomor 73/MPP/Kep/4/1996

Pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor yang dipergunakan wisatawan ke/di dan dari wilayah republik Indonesia Nomor 93/MPP/Kep/IV/1996; 391/KMK.05/1996; KM 37 Tahun 1996; KEP/03/VI/1996

Tanda tera tahun 1996 Nomor 176/MPP/KEP/7/1996

Pelimpahan kewenangan penetapan jenis dan spesifikasi serta jumlah bahan baku/sub komponen untuk pembuatan komponen Nomor 203/MPP/Kep/7/1996 Pengawasan penyaluran pupuk dari lini III ke lini IV Nomor 237/MPP/KEP/8/1996 Perubahan keputusan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 225/KP/X/1995 tentang pengeluaran barang-barang ke luar negeri di luar ketentuan umum di bidang ekspor Nomor 254/MPP/KEP/8/1996

Tata cara dan persyaratan permohonan penyelidikan atas barang dumping dan atau barang mengandung subsidi Nomor 261/MPP/KEP/9/1996

Rasio penyerapan susu segar dalam negeri dengan impor bahan baku susu semester II/1996 Nomor 322/MPP/KEP/10/1996

Pencabutan ketentuan ekspor kopi dalam masa retensi Nomor 326/MPP/KEP/10/1996

Pelaksanaan tugas pembantuan untuk menerbitkan surat keterangan asal barang ekspor indonesia kepada Pemerintah daerah di 26 daerah tingkat dua percontohan Nomor 327/MPP/KEP/10/1996

Pencabutan keputusan bersama Menteri perdagangan Menteri keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 657/KPB/IV/85; No.330/KMK.05/1985 dan No.18/13/KEP/GBI tentang penyempurnaan ketentuan umum di bidang ekspor Nomor 9/MPP/SK/I/1996; 41/KMK.01/1996; 28/11/KEP/GBI

Perubahan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 854/KMK.01/1993 tentang tata laksana pabean mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat sebagaimana telah diubah oleh keputusan Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor 292/KMK.01/1994 Nomor 42/KMK.01/1996

Perubahan keputusan Menteri keuangan nomor 855.01/KMK/1993 tentang entrepot produksi untuk tujuan ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 88/KMK.01/1995 Nomor 43/KMK.01/1996

Perubahan keputusan Menteri Keuangan tentang keringanan bea masuk dan bea masuk tambahan atas impor mesin dan peralatan beserta bahan baku atau penolong dalam rangka restrukturisasi usaha sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 464/KMK.01/1995 Nomor 44/KMK.01/1996

Tatacara pemakaian laporan penyerahan barang hasil olahan produsen pemakai fasilitas pembebasan dan permohonan fasilitas pengembalian bea masuk dan bea masuk tambahan Nomor 45/KMK.01/1996

 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.01/1996

Balai lelang Nomor 47/KMK.01/1996 Penurunan bea masuk atas impor barang tertentu Nomor 48/KMK.01/1996

Pembebasan bea masuk,tidak dipungut pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang dan pajak penghasilan pasal 22 atas impor metal box/metal creates Nomor 49/KMK.01/1996

Kepala badan urusan piutang dan lelang negara NomoPerubahan atas lampiran I dan lampiran IIIr KEP-01/PN/1996

Pengeluaran barang dari pergudangan kawasan berikat ke perusahaan industri pengolahan penggunaan fasilitas Bapeksta keuangan Nomor SE-02/BC/1996

Penjelasan Keputusan Presiden nomor 31 tahun 1995 Nomor S/125/MPP/1/1996

Pelaksanaan ketentuan Kuota ekspor tekstil dan produk tekstil Nomor 02/DJPI/KP/I/1996