UNDANG-UNDANG KEPAILITAN BAB I TENTANG KEPAILITAN

Home

Sitemap

Bagian 1
Pernyataan Pailit

Pasal 1

(1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

(3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

(4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Pasal 2

(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

(2) Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.

(3) Dalam hal debitur adalah persero atau firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

(4) Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.

(5) Dalam hal debitur merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya.

Pasal 3

(1) Dalam hal permohonan pernyataan diajukan oleh debitur yang kawin, permohonan hanya dapat diajukan atas pesetujuan suami atau isterinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta.

Pasal 4

(1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui Panitera.

(2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(3) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

(5) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

(6) Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagimana dimaksud dalam Ayat (5) sampai paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

(7) Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 56 A, Pasal 66, Pasal 151, Pasal 161, Pasal 197 dan Pasal 205 harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek.

Pasal 6

(1) Pengadilan :

a. Wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur atau Kejaksaan;

b. dapat memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) telah terpenuhi.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

(3) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) telah terpenuhi.

(4) Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

(5) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaiman dimaksud dalam Ayat (4) harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(6) Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 4 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Pasal 7

(1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan kepada Pengadilan untuk :

a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayan debitur; atau

b. menunjuk kurator sementara untuk :

1) mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan

2) mengawasi pembayaran kepada debitur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut duperlukan guna melindungi kepentingan kreditur.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

Pasal 8

1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkannya pada Panitera dimana Pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada.

(3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan yang diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 9

1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera memori kasasi dan kepada pihak terkasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi, pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kepada pihak terkasasi dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak permohonan didaftarkan.

(3) Dalam hal pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada Panitera kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi salinan kontra memori kasasi, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima dokuman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah agung melalui Panitera Mahkamah agung.

Pasal 10

1) Mahkamah agung dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Panitera Mahkamah Agung, mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan sidang.

(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

(3) Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(5) Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi ditetapkan, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada Panitera, pemohon, termohon dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

Pasal 11

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Pasal 12

1) Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

(2) Hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tetap sah dan mengikat bagi debitur.

Pasal 13

1) Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat : seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim pengadilan; dan kurator.

(2) Dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.

(3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut :

a. ikhtisar putusan pernyataan pailit;
b. identitas, alamat dan pekerjaan debitur;
c. identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk;
d. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
e. identitas Hakim Pengawas.

Pasal 14

(1) Segera setelah putusan pernyataan pailit yang dibatalkan akibat perlawanan atu banding, yang pertama dalam hal tenggang waktu untuk mengajukan banding telah dilampaui tanpa menggunakannya untuk mengajukan banding, Panitera Pengadilan yang telah memutuskan pembatalan itu kepada Balai Harta Peninggalan, kepada bagian tata usaha Jawatan Pos dan Telegrap, semua kantor pos dan telegrap di tempat kediaman debitur pailit itu. Balai Harta Peninggalan harus mengiklankan tentang hal itu dalam surat-surat kabar seperti dimaksud dalam pasal 13.

(2) Dalam hal putusan pernyataan pailit yang dibatalkan dalam tingkatan banding, pemberitahuan yang sama harus dilakukan kepada Pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.

(3) Pengadilan yang memutuskan pembatalan putusan pernyataan pailit harus menetapkan biaya kepailitan; Pengadilan membebankan biaya tersebut kepada siapa yang telah mengajukan permohonan pernyataan pailit, kepada debitur atau kepada keduanya menurut perimbangan yang ditetapkan oleh Hakim. Terhadap putusan ini tiada satu upaya hukumpun dapat melawannya. Mengenai penetapan ini harus dibuatkan surat perintah untuk digunakan Balai Harta Peninggalan.

(4) Apabila putusan pernyataan pailit dibatalkan, maka demi hukum hapuslah perdamaianyang mungkin telah terjadi sementara itu.

Pasal 15

(1) Bila mengingat keadaan harta pailit itu mendatangkan petunjuk untuk mencabut kepailitan itu, Pengadilan dapat memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan dengan cuma-cuma atas anjuran Hakim Pengawas, dan bila ada panitia para kreditur, setelah mendengar panitia tersebut atau setelah mendengar atau memanggil debitur pailit itu dengan sah, untuk mencabut kepailitan tersebut ini dibuat dalam penetapan Hakim dan diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum.

(2) Hakim yang memerintahkan pengakhiran pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, dan membebankannya kepada debitur.

(3) Biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.

(4) Terhadap penetapan hakim mengenai biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

(5) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Hakim mengeluarkan fiat eksekusi.

Pasal 16

(1) Tiap pengiklanan dalam Berita Negara RI yang diperintahkan dalam bab ini dilakukan secara cuma-cuma.

(2) Semua surat yang dibuat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, bebas dari bea materai.

(3) Akan tetapi pembebasan dari bea meterai tidak termasuk pemberitaan dan akta yang berisikan penjualan atau persetujuan lainnya, akta balik nama mengenai benda tak bergerak atau kapal yang termasuk harta pailit, begitu pula mengenai semua surat yang berisikan perselisihan tentang hak dan kewajiban orang yang dinyatakan pailit, kecuali yang diterbitkan atas petunjuk Hakim Pengawas, seperti dimaksud dalam Pasal 118.

(4) Perintis untuk mengadakan pemeriksaan perkara kepailitan secara cuma-cuma, mengakibatkan pula pembebasan dari biaya kepaniteraan.

Pasal 17

Penetapan yang memerintahkan untuk mengadakan pencabutan kepailitan, harus diumumkan dengan cara yang sama seperti pada putusan pernyataan pailit, debitur dan para kreditur dibolehkan mengajukan perlawanan dengan cara dan dalam jangka waktu yang sama pula seperti yang telah ditetapkan mengenai putusan yang menolak pernyataan pailit. Bila setelah diputuskan pencabutan pernyataan demikian, diajukan lagi laporan dan permohonan untuk pernyataan pailit, maka debitur atau pemohon wajib menunjukkan bahwa terdapat hasil yang cukup untuk membayar biaya kepailitan.

Pasal 18

(1) Pada tiap Pengadilan oleh panitia harus diadakan pengelolaan daftar umum di mana harus dibukukan tiap kepailitan dengan masing-masing tanggalnya, yang memuat berturut-turut:

1. sesuatu ikhtisar putusan-putusan Pengadilan yang berisikan pernyataan pailit atau pembatalan pailit;
2. uraian singkat mengenai isi putusan dan pengesahan-pengesahan perdamaian;
3. penghapusan perdamaian;
4. jumlah-jumlah pembagian dalam suatu penyelesaian;
5. pencabutan kepailitan menurut Pasal 15;
6. rehabilitasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

(3) Daftar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya.

Home

Sitemap